Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karena Pandemi, Tenggat Waktu Proyek infrastruktur Dilonggarkan

image-gnews
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalihkan anggaran infrastruktur sebesar Rp24,53 triliun untuk penanggulangan pandemi virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto
Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di tengah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 13 April 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalihkan anggaran infrastruktur sebesar Rp24,53 triliun untuk penanggulangan pandemi virus Corona. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melonggarkan berbagai proyek infrastruktur dan kegiatan kerja Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung pembiayaan mitigasi pandemi Covid-19. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan hasil penghematan lembaganya mencapai Rp 44,5 triliun, dari pagu awal 2020 sebesar Rp 120,2 triliun.

“Realokasi itu masih untuk asumsi penanganan Covid-19 selama tiga bulan. Kita berhemat dari proyek yang kontraknya bisa diperpanjang atau ditunda ke tahun depan,” katanya kepada Tempo, Selasa 28 April 2020.

Pada tahap awal perubahan postur anggaran, kata Endra, besaran realokasi hanya sekitar Rp 24,5 triliun dari pagu 2020. Namun, berbasis keputusan Sidang Kabinet Paripurna pada 14 April 2020, serta Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 yang terbit sehari setelahnya, kementerian akhirnya merealokasi Rp 44,58 triliun. Jumlah itu pun didasari pemetaan internal Kementerian PUPR terhadap rencana kegiatan tahun ini.

Langkah penghematan tersebut beragam, mulai dari pemotongan biaya perjalanan dinas dan paket meeting, penundaan kontrak yang belum lelang, serta pemangkasan anggaran non fisik seperti survei. Menurut Endra, kementerian juga menyeleksi dan mengubah sejumlah paket kerja tahun tunggal (single years) menjadi paket tahun jamak, khususnya kontrak senilai maksimum Rp 100 miliar.

Contohnya adalah pelonggaran kerja beberapa proyek pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua, seperti venue olahraga, lima tower rumah susun, serta penataan kompleks.

“PON diundur ke tahun depan, jadi kita bisa mengurangi sumber dayanya dulu untuk kegiatan lain,” ucapnya. “Kalau dikebut tahun ini,  biaya perawatannya nanti malah jadi beban baru.”  

Meski begitu, Endra memastikan Kementerian PUPR tetap menyelesaikan program prioritas yang targetnya mengikat dan sudah memasuki tahap akhir konstruksi. Salah satu sampelnya adalah pengerjaan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di hulu Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

6 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 2 Mei 2024. Jokowi mengatakan pembangunan bendungan berkapasitas 60,8 juta meter kubik ini menghabiskan anggaran Rp 1.4 triliun. Foto: Tangakapan Layar Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.


KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

2 hari lalu

Terdakwa Kepala Dinas PUPR dan pejabat pembuat komitmen Pemprov Papua, Gerius One Yoman, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gerius One Yoman, pidana penjara badan selama 7 tahun, denda Rp.350 juta subsider 4 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.4.595.507.228 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, yang melibatkan almarhum mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

Hakim memvonis eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman dengan hukuman empat tahun delapan bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,5 miliar.


Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Langsung Kondisi Jalan Poros Kecamatan Air Salek

3 hari lalu

Pj. Bupati Banyuasin Tinjau Langsung Kondisi Jalan Poros Kecamatan Air Salek

Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, meninjau langsung jalan Desa Srikaton menuju ke Jalan Perambahan, pada Minggu, 28 April 2024.


Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

4 hari lalu

Warga mengambil air dari genangan air di danau kering di Chennai, India, pada hari Selasa., 12 Juni 2019. [Ravikumar / Reuters]
Di World Water Forum ke-10, RI Akan Usul Penetapan Hari Danau Sedunia

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penetapan Hari Danau Sedunia dalam acara World Water Forum ke-10 yang dihelat di Bali pada 18-25 Mei 2024.


Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

5 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Kementerian PUPR: Progres Rusun ASN di IKN Rata-rata Capai 40 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan progres pembangunan rumah susun (Rusun) ASN di di IKN rata-rata capai 40 persen.


Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

6 hari lalu

Foto aerial hunian pekerja konstruksi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 16 Maret 2023. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) telah menyelesaikan proyek pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Negara (HPKIKN) Nusantara, dari 22 tower yang terbangun, 12 tower karya WEGE mulai dihuni oleh pekerja lengkap dengan fasilitas penunjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Hunian Modular Berkelanjutan Dibangun di Kawasan Inti IKN, Apa Keunggulannya?

Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan akan menggunakan sistem modular untuk membangun hunian di IKN. Apa itu sistem hunian modular?


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

7 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Menteri PUPR Sebut 2 Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Rampung: Juli Sudah Semua..

8 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Menteri PUPR Sebut 2 Rumah Dinas Menteri di IKN Telah Rampung: Juli Sudah Semua..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dua rumah dinas menteri di IKN sudah rampung pembangunannya.


PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

8 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

8 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.